Rakyat Berdaulat/Konglomerat Berdaulat


Di penghujung 2016 negeri ini diterpa banyak sekali cobaan. Persaingan pemilihan calon DKI 1 yang berujung tersulutnya isu SARA menjadi sebuah drama yang entah kapan selesainya. Mayoritas menendang minoritas, klasik sekali. Korbannya adalah masyarakat, bukan yang hanya di DKI saja tapi hampir dari seluruh penjuru negeri ini. Perlahan isu berhembus bergeser jadi saling mengharamkan. Haram ini haram itu, yang semula tujuannya jelas (jelas?) Kini semakin kemana-mana. Sasarannya tidak tanggung-tanggung masyarakat yang berbeda keyakinan. Meskipun sudah diingatkan, disindir secara halus dan “nylekit” seolah tak jadi soal. Bahkan yang seimanpun juga kena. Berbeda pandangan langsung ditatap sinis dan diteriaki bid’ah. Oh negeriku, bukankah semboyan kita masih Bhinneka Tunggal Ika?

Beberapa waktu lalu densus kembali melakukan aksinya. Penyergapan yang dilakukannya di Bekasi membuahkan hasil. Disitanya panci presto yang didalamnya terdapat bom dan sekarung paku dan gotri rencananya akan diledakkan di Istana adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Di negara lain aksi serupa bahkan telah merenggut banyak orang. Namun bagi sebagian masyarakat kita kejadian ini tidak begitu menarik. “Ini cuma pengalihan isu”, katanya. Pengalihan isu dari kasus SARA yang lagi santer. Masyarakat negeri ini selalu saja begitu.

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga sedang terjadi kasus yang seru, tapi sepertinya layar kaca masih menganggap kasus DKI yang bisa menarik minat masyarakat. Sebutlah saja kasus semen di daerah kendeng. Semua petani disana menolak, mereka mau kerja apa jika daerah mereka dijadikan lahan mengeruk semen. Tapi sepertinya kepala daerah punya kepala batu. Tuntutan para pejuang pangan garis depan ini belum digubris walaupun pengadilan tertinggi (di negeri ini) telah mencabut. Ada pula di Yogyakarta daerah istimewa. Konon “Yugjo” dahulu merupakan kerajaan yang dipimpin oleh kesultanan. Sampai kinipun juga begitu, sampai-sampai undang-undangnya pun dicap “istimewa”. Namun cap tersebut menjadi prahara bagi masyarakat Kulonprogo dan Parangkusumo sebab tanahnya diusik mau dijadikan bandara dan wisata bagi para jajaran keraton. Sekali lagi apa bandara bisa mengenyangkan perut? 

Negeri ini menganut demokrasi dimana rakyat berperan dalam pelaksanaan pemerintahan dan politik melalui wakil rakyat. Berarti rakyat juga ikut memutuskan nasibnya, nasib daerahnya dan nasib pemimpinnya. Namun hal ini belum sepenuhnya terwujud. Para baron menggunakan kekuasaanya untuk dirinya dan keluarganya. Pada akhirnya sebagian rakyat marah dan mengangap demokrasi ini sudah busuk dan layak untuk diganti. Sebenarnya yang harus berdaulat rakyat atau konglomerat?