Respon Terhadap Pemberitaan Aksi Mayday


Dari kanal instagram kolektifa

Mei 2018 sebuah hari di mana dunia sedang merayakan kebebasan beraspirasi bagi kelas pekerja. Setiap 1 Mei, di Indonesia (yang menjadi hari libur) hampir seluruh elemen pekerja seperti buruh dari berbagai profesi dan alat kerja mereka, pekerja lepas sampai institusi turun ke jalan untuk memberikan informasi dan menuntut agar elit pemerintahan dan perusahaan memenuhi aspirasi mereka. Kenaikan upah, berita tiap tahun mengabarkan hal tersebut, memang benar itu tuntutan mereka, tapi tidak hanya itu yang digaungkan sekian juta buruh yang turun ke jalan di daerahnya masing – masing.

Tuntutan Kaum Buruh

Kenaikan upah menjadi salah satu tuntutan wajib yang selalu ada di setiap demo mayday. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab harga kebutuhan pokok, bahan bakar, mahar pendidikan dan kebutuhan lain selalu naik setiap tahun. Lantas apakah salah satu tuntutan mereka berlebihan? Saya rasa tidak, mereka juga memiliki keluarga untuk dihidupi. Namun muncul persoalan tuntutan kenaikan upah yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Teorinya sebagai berikut, jika upah terlalu tinggi maka pendapatan perusahaan akan menurun maka dikhawatirkan jika kondisi tersebut berlangsung menahun maka perusahaan akan gulung tikar. Namun sekali lagi jika jumlah upah tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari maka konflik sosial di kasta bawah yang terjadi.

tidak sekedar itu, meski kami pekerja, kami memiliki beragam latar belakang dan keterampilan yang membuat kami berpandangan luas dan tidak hanya menuntut kenaikan upah

Kesejahteraan buruh tidak semata – mata menjadi tanggung jawab perusahaan, pemerintah dan bahkan buruh melalui serikat pekerja juga ikut andil. Posisi pemerintah dalam hal ini sebagai pemenuhan kesejahteraan di luar tanggung jawab perusahaan seperti mengatur harga bahan pokok, bahan bakar, dana pendidikan, tempat tinggal, jaminan kesehatan keluarga, akses transportasi, keamanan dan lain sebagainya. Lantas apakah itu sudah optimal? jika itu sudah terpenuhi tentu tuntutan kenaikan upah bisa direpresi dan tidak terjadi berlarut – larut. Kondisi yang tengah terjadi di negeri ini sangat tidak berpihak pada kelas bawah. Penggusuran yang terjadi di Yogyakarta, Bandung, Sumba lalu pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan lingkungan, jaminan kesehatan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran membuat berbagai kalangan mempertanyakan di mana letak pemerintah dalam mensejahterakan warganya. Secara langsung itu pula yang dialami oleh para buruh. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah warga Tamansari Bandung yang rumahnya digusur oleh aparat. Disaat mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan, mereka juga dihadapkan dengan alat berat yang mengancam tempat tinggalnya.

Dari sini dapat dilihat bahwa aksi massa untuk memperingati mayday tidak hanya soal kenaikan upah. Di Bandung, aksi berlangsung mengusung isu penggusuran dan itu pula yang terjadi di Yogyakarta. Di Jakarta sebagai ibukota sekaligus basis aksi paling besar juga mengusung isu – isu yang beragam dari dan oleh serikat pekerja dari berbagai latar belakang. Meliputi pemenuhan kesejahteraan karyawan saat bekerja, kekerasan seksual yang dialami pekerja wanita, akses transportasi yang membuat pekerja tidak memiliki waktu istirahat, beban kerja yang berlebihan, pekerja kontrak dan masih banyak lagi. Bahkan di Malang satpol PP dan Dishub juga ikut turun ke jalan untuk menuntut kelayakan kerja mereka. Sudahkah anda membaca satu demi satu apa yang mereka tulis di spanduk orasi mereka?

kami manusia bukan tenaga yang layak diperjualbelikan

Keberagaman tuntutan buruh tidak terlepas dari sejarah hadirnya peringatan buruh sedunia. Pada awal terjadinya demo yang dilakukan di Amerika Serikat sekitaran tahun 1886, para buruh mengusung isu pengurangan jam kerja yang diberlakukan kepada mereka. Jam kerja yang dikehendaki yakni 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat serta 8 jam kerja untuk rekreasi. Faktanya tuntutan tersebut menjadi peraturan yang diberlakukan sampai sekarang di hampir seluruh perusahaan di dunia. Seiring berjalannya waktu keberagaman tuntutan pun berkembang sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan di masing – masing daerah di belahan dunia.

Jika dulu hanya tuntutan kenaikan upah untuk para buruh yang upahnya tidak manusiawi, kini tuntutan tersebut berkembang. Lalu bagaimana dengan para buruh yang fasilitas dan upahnya memadai? Masih banyak dari mereka yang tetap turun ke jalan untuk turut menyuarakan suara rekan – rekannya. Orasi dan aksi yang dilakukan pun juga berkembang mengikuti tren yang ada. Para pekerja desain dan kreatif mendesain atribut aksi mereka dengan unik, para pekerja musik membawa satu set alat musiknya untuk memeriahkan mayday, lalu buruh yang lain melakukan aksi teatrikal dan masih banyak lagi.

Anarkisme dalam Mayday

Dalam aksi massa yang besar tentu sangat kecil sekali kemungkinan untuk mencegah tindakan anarki, apalagi dalam kondisi lawan massa pada saat itu tidak kooperatif atau pejabat yang berwenang sama sekali tidak menggubris apa yang diinginkan massa. Tentunya hal ini terjadi tidak dalam aksi mayday saja. Peringatan 1 Mei diikuti oleh puluhan serikat buruh dari berbagai latar belakang selain itu juga diikuti dan didukung oleh lembaga formal maupun non formal yang mendukung buruh itu sendiri seperti, Kontras, LBH, himpunan mahasiswa sampai partai politik sekalipun.

Berbagai latar belakang ini kemudian disusul dengan ideologi yang dianut oleh masing – masing kelompok. Tentunya semua bebas untuk menyampaikan aspirasinya dengan caranya masing – masing. Namun tidak sedikit pula serikat dan para kelompok underbow yang mendukung pergerakan buruh menyampaikannya dengan cara – cara yang radikal. Kenapa seperti itu? Kembali lagi ke ideologi. Bagi saya ideologi terumpamakan seperti sebuah agama, apa yang anda yakini maka itu yang anda percaya dan lakukan. Lalu apakah menyampaikan pendapat dengan cara tersebut diperbolehkan? Secara perundangan adalah ya, karena negara melindungi setiap warganya untuk menyampaikan pendapat.

Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah pendapat atau lebih tepat disebut aspirasi tersebut telah menahun dan tidak digubris oleh yang berwenang. Kondisi tersebut menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki. Mungkin yang bisa menjadi contoh adalah polemik pembangunan NYIA di Yogyakarta atau pemerintah yang tidak tanggap menyerap aspirasi pendemo. Menurut berita yang telah beredar terdapat pos polisi yang dirusak oleh massa yang telah panas. Hal ini buntut daripada polemik NYIA dan lain sebagainya yang sangat tidak berpihak kepada rakyat kelas bawah. Jika aparat kebakaran jenggot dan menulis di semua media bahwa tindakan pengrusakan pos polisi adalah amoral, maka bagaimana tindakan aparat dan korporat terhadap pengrusakan puluhan hektar lahan hijau produktif milik rakyat atas dasar pembangunan demi kesejahteraan namun cacat hukum?

Dilihat dari institusi, kami membenci acab sebagai sekelompok aparat yang melindungi pemilik modal dan menyakiti rakyat dengan senjata dan alat pukul yang dibeli dari uang rakyat. Namun dilihat dari individu, kami percaya bahwa di hati kecil mereka masih tersimpan jiwa jiwa kemanusiaan.

Iklan

Mahasiswa, Buruh Institusi Pendidikan


koleksi instagram arbain rambey

(Tulisan opini ini bertujuan untuk mengagitasi mahasiswa bahwa sebenarnya ada kegelisahan dalam kehidupan kampus)

Sebelumnya saya mau mengucapakan selamat hari buruh internasional untuk para buruh, karyawan, pekerja, pekarya atau apapun sebutannya. Dan tak lupa selamat hari pendidikan nasional untuk masyarakat Indonesia, untuk tenaga pendidik baik di kota maupun di pelosok nusantara.

Tulisan ini saya dedikasikan untuk kampus terutama warga fakultas saya yang kondisinya kian ironi menurut pandangan pribadi. Jika menilik dari judul yang saya buat, saya bermaksud mengupas bagaimana mahasiswa yang seharusnya menjadi pelopor pemikiran kritis untuk masyarakat dan pemerintah justru menjadi buruh dalam kampus sendiri. Tanpa maksud merendahkan buruh, bagi saya buruh adalah kaum proletar yang menyumbang banyak aspek untuk negara. Namun, apakah mahasiswa telah tepat jika dirinya mem”buruh”kan diri kepada almamaternya?

Jika kita menyadari sejarah awal mula munculnya mahasiswa telah terjadi pada zaman kolonial. Kita harus berterima kasih kepada penjajah berkat politik balas budinya, sehingga masyarakat pribumi bisa menikmati salah satu “kemewahan” saat itu. Para kaum terpelajar itu kemudian menyadari mereka harus berbuat sesuatu itu negaranya yang pada akhirnya muncullah pergerakan – pergerakan yang dipelopori oleh Boedi Oetomo yang didirikan oleh dr. Soetomo. Pergerakan lainnya pun kemudian bermunculan, ideologi – ideologi dari luar negeri juga ikut mempengaruhi para pergerakan ini sampai pada akhirnya muncul tokoh – tokoh dari pemuda terpelajar yang bepikiran kritis dan berani untuk mempelopori rumusan cikal bakal berdirinya sebuah negara. Pasca kemerdekaan lagi – lagi mahasiswa menciptakan common enemynya yaitu pemerintah. Melalui TRITURA mahasiswa dari berbagai aliansi menuntut terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pemerintahan yang sehat terbebas dari “memperkaya diri” dan PKI. Rekan – rekan yang membaca ini seyogianya membaca tulisan Soe Hok Gie yang terangkum dalam buku yang bertajuk Zaman Peralihan. Ketika orde baru berjalan, sebagian mahasiswa yang berjasa menggulingkan orde lama diberikan jatah kursi di legislatif oleh rezim. Polemikpun muncul (dan saya perlu menegaskan ini agar menjadi renungan untuk rekan – rekan sekalian) sebagian mahasiswa berpendapat untuk menciptakan pemerintahan yang sehat, adil dan mensejahterakan sudah tentu perlu turun langsung menjadi pemerintah itu sendiri, sebagian lain berpendapat tugas paling dasar sebagai mahasiswa adalah belajar dan menciptakan sebuah gagasan dan produk untuk negara namun tetap mempertahankan kekritisan sebagai stabilisator antara masyarakat dan pemerintah. Kelompok ini kemudian kembali ke kampusnya masing – masing untuk menempuh ilmu setelah orde lama berhasil ditumbangkan. Kalian lebih pilih mana seandainya kalian berada pada dua pilihan tersebut? Tahun 1998 mahasiswa kembali turun ke jalan untuk kembali menggulingkan rezim “jagal” yang berisi para pasukan doreng dan rekan – rekannya sendiri. Berbagai aliansi dari penjuru negeri berkumpul di Jakarta dan sejarah kembali tercipta, orde baru runtuh! reformasi tercipta meskipun banyak korban berjatuhan dari kalangan mahasiswa. Sudah menjadi kewajiban bagi kita bangsa mahasiswa untuk mengenang 13 kakak kita yang menjadi korban kedzaliman rezim “jagal” tersebut.

Lalu apa yang dirasakan mahasiswa kini. Para generasi milenial yang mengenakan jaket almamater apakah masih melanjutkan tradisi untuk ikut andil menciptakan stabilitas nasional? apakah karena kini sudah tidak ada lagi common enemy yang perlu dihantam? saya rasa tidak, jawaban ini melihat dari kondisi fakultas yang makin hari makin miris. Tentu tidak serta merta mereka bisa disalahkan seluruhnya, banyak faktor yang membuat rekan – rekan menjadi seperti itu. Sebelum saya meneruskan, tradisi yang saya maksud bukan hanya untuk turun ke jalan dan menghantam tirani, jauh lebih luas daripada itu tergantung konteks dan zamannya. Beberapa hal mengapa rekan – rekan menjadi seperti ini adalah banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya menjadi beban untuk masyarakat, seperti komersialisasi pendidikan. Undang – undang kita telah mengalami beberapa amandemen dan hasil gubahan tersebut sedikit banyak telah menyimpang dari UUD asli dan pancasila termasuk yang mengatur tenang pendidikan. UUD 1945 pasal 33 ayat 2 berbunyi “cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (termasuk pendidikan) dikuasai oleh negara” kemudian dilanjutkan “dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut dengan jelas mengatakan sumber ekonomi Indonesia haruslah beradasarkan keadilan, terutama pendidikan. Namun amandemen tahun 2002 pasal 33 ayat 4 mengatakan sumber ekonomi penting tersebut dijalankan berdasarkan “efisiensi” berkeadilan. Kata “efisiensi” itulah yang membuat ketidak adilan muncul dalam pendidikan seolah segala sesuatu berdasarkan pada efisiensi. Alih – alih pasal tersebut digunakan sebagai pemerataan pendidikan di seluruh pelosok nusantra, justru malah membuat biaya pendidikan terlampau tinggi. Berapa biaya kuliah rekan – rekan selama 1 semester? beruntunglah bila kalian mendapatkan beasiswa, namun bagaimana yang tidak? Jika dikaitkan dengan pendapatan rata – rata masyarakat Indonesia, apakah masyarakat mampu untuk membayar biaya kuliah anaknya persemester yang menyentuh angka 7 juta rupiah persemester? (saya tidak berbicara tentang orang – orang yang mempunyai banyak uang)

Paradigma masyarakat dewasa ini masih menganggap taraf derajat keluarga bisa terangkat dari jenjang pendidikan. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan harapan bisa menjadi orang sukses dan bekerja yang layak, namun apakah hal itu benar – benar terjadi? Saya sendiri menaruh banyak harapan ketika pertama kali merasakan atmosfer perkuliahan, namun apa yang terjadi selama 6 tahun kuliah ini? saya menyadari saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan. Jika kita melihat fenomena peluang lowongan pekerjaan saat ini, berapa jumlah sarjana yang sedang menganggur? berapa jumlah sarjana yang bekerja namun tidak sesuai dengan fokus studinya? kemudian para sarjana mengatakan “daripada ndak dapat pekerjaan mas, rugi orang tua membayar kuliah kami”.  Para sarjana (yang untungnya) menjalani perkuliahan dengan kegiatan – kegiatan kritis dihadapkan pada dua pilihan, mempertahankan idealis atau berdamai dengan kenyataan.

Kembali pada mahasiswa, selain biaya perkuliahan yang tinggi sehingga rekan – rekan harus belajar dengan sungguh – sungguh untuk mengembalikan modal pendidikan kemudian selanjutnya bersaing pada lowongan pekerjaan sebenarnya ada masalah lain yaitu adalah kebijakan kampus. Sebagian kampus mengeluarkan kebijakan tentang batasan untuk menempuh kuliah, jika rekan – rekan menempuh kuliah melebihi batas waktu yang telah ditetukan oleh pihak kampus maka rekan – rekan harus angkat kaki dari kampus dan mencari kampus lain yang menerima. Kebjikakan ini sangatlah tidak berpihak pada mahasiswa. Selain harus membayar biaya pendidikan yang ekstrim, mahasiswa masih dibebani oleh tuntutan untuk menyelesaikan kontrak kuliahnya dengan waktu tertentu. apakah hal tersebut fair? tentu tidak bung.

Kampus juga memiliki aturan yang mengatur mahasiswa untuk berorganisasi seperti adanya BEM, dewan perwakilan mahasiswa, UKM dan himpunan – himpunan yang ada dalam jurusan. Organisasi yang saya sebutkan menjadi denyut nadi mahasiswa. Ormawa tersebut menjadi ujung tombak mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, bahkan sejarah mencatat ormawa juga menjadi alat untuk menghantam tirani pemerintahan. Alih – alih berfungsi seperti yang sebutkan, ormawa saat ini justru menjadi alat promosi kampus. BEM dan kroninya sibuk dengan acara hura – hura  yang menaikkan gengsi fakultasnya, sibuk dalam acara forum antar fakultas sejenis dan saling menunjukkan bahwa fakultasnyalah yang terbaik. Mahasiswa yang menjabat dalam ormawa dengan bangganya menganggungkan strata mereka, mereka yang lebih dekat dengan dekanat dan rektorat merasa lebih terhormat dari yang lain. Namun tidakkah rekan – rekan menyadari bahwa status anda membuat anda menjadi buruh dalam institusi pendidikan anda? Anda sibuk dengan hingar bingar untuk memajukan fakultas dengan mengorbankan waktu anda dan jerih payah anda dibayar dengan embel – embel “pernah menjabat sebagai…..” dalam portofolio anda. Rekan – rekan yang tergabung dalam ormawa saya ingat kembali, tugas anda adalah mengawal dan menyampaikan aspirasi rekan – rekan mahasiswa anda.  Yang menjadi korban adalah para mahasiswa yang tidak tergabung dalam ormawa, mereka tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah korban tersebut menyadari bahwa mereka menjadi korban? jawabannya adalah tidak. “Boro – boro mas ngurusi ini itu, tugas kuliah kami sudah menguras pikiran” ucap adik tingkat saya.

Beberapa hal yang telah saya jelaskan inilah yang menjadi faktor terciptanya mahasiswa apatis di fakultas. Mahasiswa sibuk bersolek dan menunggangi kendaraan keluaran terbaru kemudian mencari pasangan, padahal sebagian dari mereka masih menggunakan uang keluarga. Mahasiswa sibuk dengan tugas kuliah berbatas waktu dan lupa akan label mereka menjadi seorang “mahasiswa”.Jika dibiarkan berlarut – larut tentu hal ini bisa mengancam stabilitas negara. Negara ini akan kehilangan para intelektual kritis dalam menanggapi berbagai polemik yang ada, dan rekan – rekan juga akan menghadapi masalah yang sama dengan kakak – kakak yang terlebih dahulu telah lulus yakni menganggur dan berdamai dengan kenyataan. Dalam tulisan ini saya tidak menyuruh rekan – rekan untuk turun ke jalan dan menggedor politik seperti mahasiswa di Sulawesi. Bukan pula menyuruh anda untuk berafilisasi dengan kepentingan politik seperti gabungan ormawa di Jakarta saat ini. Namun yang saya perlu tekankan, apakah rekan – rekan rela menjadi mesin uang untuk pendidikan tinggi? apakah rekan – rekan rela menjadi buruh dalam institusi pendidikan? atau rekan – rekan kemudian menyadari bahwa masih banyak kegelisahan yang sebenarnya kita rasakan dan berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga. Jadilah mahasiswa yang progresif !

Jika tulisan ini bermanfaat menurut anda, sebarkan pada tiga rekan mahasiswa yang anda sayangi.

Hidup Mahasiswa !