Respon Terhadap Pemberitaan Aksi Mayday


Dari kanal instagram kolektifa

Mei 2018 sebuah hari di mana dunia sedang merayakan kebebasan beraspirasi bagi kelas pekerja. Setiap 1 Mei, di Indonesia (yang menjadi hari libur) hampir seluruh elemen pekerja seperti buruh dari berbagai profesi dan alat kerja mereka, pekerja lepas sampai institusi turun ke jalan untuk memberikan informasi dan menuntut agar elit pemerintahan dan perusahaan memenuhi aspirasi mereka. Kenaikan upah, berita tiap tahun mengabarkan hal tersebut, memang benar itu tuntutan mereka, tapi tidak hanya itu yang digaungkan sekian juta buruh yang turun ke jalan di daerahnya masing – masing.

Tuntutan Kaum Buruh

Kenaikan upah menjadi salah satu tuntutan wajib yang selalu ada di setiap demo mayday. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab harga kebutuhan pokok, bahan bakar, mahar pendidikan dan kebutuhan lain selalu naik setiap tahun. Lantas apakah salah satu tuntutan mereka berlebihan? Saya rasa tidak, mereka juga memiliki keluarga untuk dihidupi. Namun muncul persoalan tuntutan kenaikan upah yang terlampau tinggi dikhawatirkan akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Teorinya sebagai berikut, jika upah terlalu tinggi maka pendapatan perusahaan akan menurun maka dikhawatirkan jika kondisi tersebut berlangsung menahun maka perusahaan akan gulung tikar. Namun sekali lagi jika jumlah upah tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari maka konflik sosial di kasta bawah yang terjadi.

tidak sekedar itu, meski kami pekerja, kami memiliki beragam latar belakang dan keterampilan yang membuat kami berpandangan luas dan tidak hanya menuntut kenaikan upah

Kesejahteraan buruh tidak semata – mata menjadi tanggung jawab perusahaan, pemerintah dan bahkan buruh melalui serikat pekerja juga ikut andil. Posisi pemerintah dalam hal ini sebagai pemenuhan kesejahteraan di luar tanggung jawab perusahaan seperti mengatur harga bahan pokok, bahan bakar, dana pendidikan, tempat tinggal, jaminan kesehatan keluarga, akses transportasi, keamanan dan lain sebagainya. Lantas apakah itu sudah optimal? jika itu sudah terpenuhi tentu tuntutan kenaikan upah bisa direpresi dan tidak terjadi berlarut – larut. Kondisi yang tengah terjadi di negeri ini sangat tidak berpihak pada kelas bawah. Penggusuran yang terjadi di Yogyakarta, Bandung, Sumba lalu pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan lingkungan, jaminan kesehatan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran membuat berbagai kalangan mempertanyakan di mana letak pemerintah dalam mensejahterakan warganya. Secara langsung itu pula yang dialami oleh para buruh. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah warga Tamansari Bandung yang rumahnya digusur oleh aparat. Disaat mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan, mereka juga dihadapkan dengan alat berat yang mengancam tempat tinggalnya.

Dari sini dapat dilihat bahwa aksi massa untuk memperingati mayday tidak hanya soal kenaikan upah. Di Bandung, aksi berlangsung mengusung isu penggusuran dan itu pula yang terjadi di Yogyakarta. Di Jakarta sebagai ibukota sekaligus basis aksi paling besar juga mengusung isu – isu yang beragam dari dan oleh serikat pekerja dari berbagai latar belakang. Meliputi pemenuhan kesejahteraan karyawan saat bekerja, kekerasan seksual yang dialami pekerja wanita, akses transportasi yang membuat pekerja tidak memiliki waktu istirahat, beban kerja yang berlebihan, pekerja kontrak dan masih banyak lagi. Bahkan di Malang satpol PP dan Dishub juga ikut turun ke jalan untuk menuntut kelayakan kerja mereka. Sudahkah anda membaca satu demi satu apa yang mereka tulis di spanduk orasi mereka?

kami manusia bukan tenaga yang layak diperjualbelikan

Keberagaman tuntutan buruh tidak terlepas dari sejarah hadirnya peringatan buruh sedunia. Pada awal terjadinya demo yang dilakukan di Amerika Serikat sekitaran tahun 1886, para buruh mengusung isu pengurangan jam kerja yang diberlakukan kepada mereka. Jam kerja yang dikehendaki yakni 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat serta 8 jam kerja untuk rekreasi. Faktanya tuntutan tersebut menjadi peraturan yang diberlakukan sampai sekarang di hampir seluruh perusahaan di dunia. Seiring berjalannya waktu keberagaman tuntutan pun berkembang sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan di masing – masing daerah di belahan dunia.

Jika dulu hanya tuntutan kenaikan upah untuk para buruh yang upahnya tidak manusiawi, kini tuntutan tersebut berkembang. Lalu bagaimana dengan para buruh yang fasilitas dan upahnya memadai? Masih banyak dari mereka yang tetap turun ke jalan untuk turut menyuarakan suara rekan – rekannya. Orasi dan aksi yang dilakukan pun juga berkembang mengikuti tren yang ada. Para pekerja desain dan kreatif mendesain atribut aksi mereka dengan unik, para pekerja musik membawa satu set alat musiknya untuk memeriahkan mayday, lalu buruh yang lain melakukan aksi teatrikal dan masih banyak lagi.

Anarkisme dalam Mayday

Dalam aksi massa yang besar tentu sangat kecil sekali kemungkinan untuk mencegah tindakan anarki, apalagi dalam kondisi lawan massa pada saat itu tidak kooperatif atau pejabat yang berwenang sama sekali tidak menggubris apa yang diinginkan massa. Tentunya hal ini terjadi tidak dalam aksi mayday saja. Peringatan 1 Mei diikuti oleh puluhan serikat buruh dari berbagai latar belakang selain itu juga diikuti dan didukung oleh lembaga formal maupun non formal yang mendukung buruh itu sendiri seperti, Kontras, LBH, himpunan mahasiswa sampai partai politik sekalipun.

Berbagai latar belakang ini kemudian disusul dengan ideologi yang dianut oleh masing – masing kelompok. Tentunya semua bebas untuk menyampaikan aspirasinya dengan caranya masing – masing. Namun tidak sedikit pula serikat dan para kelompok underbow yang mendukung pergerakan buruh menyampaikannya dengan cara – cara yang radikal. Kenapa seperti itu? Kembali lagi ke ideologi. Bagi saya ideologi terumpamakan seperti sebuah agama, apa yang anda yakini maka itu yang anda percaya dan lakukan. Lalu apakah menyampaikan pendapat dengan cara tersebut diperbolehkan? Secara perundangan adalah ya, karena negara melindungi setiap warganya untuk menyampaikan pendapat.

Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah pendapat atau lebih tepat disebut aspirasi tersebut telah menahun dan tidak digubris oleh yang berwenang. Kondisi tersebut menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki. Mungkin yang bisa menjadi contoh adalah polemik pembangunan NYIA di Yogyakarta atau pemerintah yang tidak tanggap menyerap aspirasi pendemo. Menurut berita yang telah beredar terdapat pos polisi yang dirusak oleh massa yang telah panas. Hal ini buntut daripada polemik NYIA dan lain sebagainya yang sangat tidak berpihak kepada rakyat kelas bawah. Jika aparat kebakaran jenggot dan menulis di semua media bahwa tindakan pengrusakan pos polisi adalah amoral, maka bagaimana tindakan aparat dan korporat terhadap pengrusakan puluhan hektar lahan hijau produktif milik rakyat atas dasar pembangunan demi kesejahteraan namun cacat hukum?

Dilihat dari institusi, kami membenci acab sebagai sekelompok aparat yang melindungi pemilik modal dan menyakiti rakyat dengan senjata dan alat pukul yang dibeli dari uang rakyat. Namun dilihat dari individu, kami percaya bahwa di hati kecil mereka masih tersimpan jiwa jiwa kemanusiaan.

Iklan

Kritik atas Kritik Pada Aksi Kartu Kuning


Mungkin tulisan ini terkesan “terlambat” untuk dibaca oleh karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari salahsatu media. Ngapunten

Tempo lalu terdapat aksi viral yang dilakukan oleh presiden BEM Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa. Aksi tersebut yakni mengeluarkan kartu kuning dan mengacungkannya kepada presiden Joko Widodo di saat kunjungannya di UI. Aksi tersebut menuai berbagai komentar warga net, tak hanya itu jajaran kabinet kerja dan legislatif juga turut bersuara perihal aksi tersebut. Komentar yang muncul beragam, ada yang menganggap aksi tersebut sangat berani, adapula yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan presma UI tersebut nir-etika atau jauh dari adab mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Jajaran yang ada di senayan dan istana juga senada, sudah pasti yang mendukung tindakan tersebut adalah oposisi dari presiden dan yang menolak adalah yang berada dalam koalisi.

Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang berusaha seobyektif mungkin dalam melihat aksi yang berujung viral tersebut. Seperti kata Tan Malaka, “adil sejak dalam pikiran”

Zaadit Mahasiswa Nir-etika?

Seperti yang telah diketahui aksi kartu kuning Jokowi tersebut mengusung isu yang tengah terjadi di provinsi paling ujung Indonesia, Papua. Penyakit gizi buruk tengah melanda Papua dan menewaskan sebagian orang. Pemerintah dianggap belum optimal dalam “memelihara” saudara – saudara kita di timur Indonesia. Kondisi tersebut kemudian direspon oleh BEM UI dengan melakukan aksi simbolik mengacungkan kartu kuning oleh presiden BEMnya.

Lantas apakah aksi tersebut tidak pantas dilakukan? Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya dimana sumber aspirasi berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Secara mendasar, apa yang dilakukan Zaadit adalah bagian dari proses – proses demokrasi yakni dengan menyampaikan kritikannya terhadap aparatur negara. Bukankah negara memberi kesempatan warganya untuk menyampaikan pendapat?

Terlepas apakah yang dilakukan Zaadit kurang pantas dilakukan terhadap presiden, lebih – lebih posisi dirinya sebagai agent of change ditambah lagi berada dalam posisi puncak lembaga eksekutif mahasiswa, hal ini adalah relatif. Terlalu dini jika masyarakat menganggap aksi kawan kita ini “kurang ajar”, seyogianya kita harus melihat apakah konteks Zaadit melakukan aksi tersebut dan seyogianya pula kita harus berpikir empiris dengan membandingkan apa yang telah dilakukan rekan – rekan mahasiswa sebelumnya.

Jika kita menilik apa sumbangsih senior – senior kita terhadap negara ini ternyata banyak sekali yang dilakukan mereka dan berpengaruh terhadap negara ini. Lengsernya founding father kita dari tampuk kepemimpinan seumur hidup adalah karena mahasiswa peka terhadap konflik sosial yang tengah terjadi di kisaran tahun 1965. Pada saat itu masyarakat dilanda kemiskinan, kelangkaan BBM dan sembako terlampau tinggi (sebagai gambaran tahun tersebut, telah dibuat film yang berjudul “GIE”) sedangkan di sisi lain para pejabat istana sibuk keluar negeri dan memperkaya diri membuat berbagai aliansi mahasiswa turun ke jalan, memboikot jalan dan sebagai pengkristalan dari berbagai tuntutan dari masyarakat muncullah apa yang dinamakan TRITURA. Senior – senior kita berhasil menggulingkan rezim orde lama dan Indonesia masuk pada zaman baru, yakni orde baru. Lantas apakah yang dilakukan mahasiswa pada saat itu tidak pantas? Jika dinilai dari kemampuan intelektualnya tentu tidak, mahasiswa seharusnya bisa mencari cara lain yang lebih elegan dalam mengkritisi dan menyampaikan pendapatnya seperti jalur diplomasi, silang dengar atau semacamnya. Namun aksi radikal tersebut adalah aksi yang paling tepat pada saat itu dan terbukti berhasil dalam menciptakan suasana yang lebih baik kedepannya.

Berjalan melintasi zaman kembali, pada tahun 1998 orde baru tumbang juga dilakukan oleh mahasiswa. Smilling General pada akhirnya turun dari singgasananya setelah gelombang mahasiswa melakukan aksi lebih dari 3 tahun untuk menurunkannya. Tercatat banyak korban dari golongan mahasiswa yang turut dalam aksi tersebut, mahasiswa dibunuh dan diculik hingga tak tahu rimbanya hingga kini. Blokade jalan, tuntutan – tuntutan yang disampaikan melalui megafon dan spanduk, coretan – coretan penghinaan terhadap pejabat yang dianggap korup dan otoriter sampai yang paling radikal aksi pasang badan melawan barisan militer adalah cara – cara yang sebenarnya tidak mencerminkan seorang akademisi muda. Namun berbagai cara itulah yang pada akhirnya berhasil menumbangkan rezim orde baru dan merubah wajah negara sampai sekarang.

Mungkin sebagian pembaca tidak sepakat atas perbandingan yang saya utarakan diatas bahwa aksi Zaadit tidak sebanding jika dibandingkan dengan aksi heroik mahasiswa zaman lampau. Namun di sisi lain esensi dari aksi tersebut adalah sama, adalah upaya – upaya menyampaikan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah diluar jalur yang seharusnya. Pertimbangan lain yang mungkin muncul mengenai aksi yang dilakukan Presma UI tidak bisa dibandingkan dengan aksi – aksi besar mahasiswa zaman lampau adalah mahasiswa pasca orde baru telah kehilangan common enemy sehingga mahasiswa seperti kehilangan sasaran utama untuk dikritik. Saya sepakat dengan pertimbangan ini, namun satu hal yang penting, selama mahasiswa terkotak – kotak dalam seragam organisasi atau kaos aktivis dan sibuk mengekslusifkan diri, menganggap rendah satu sama lain, saya rasa cita – cita luhur kita hanyalah fana untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Yang perlu ditekankan adalah apa yang dilakukan oleh kawan kita bukanlah pada aksi tersebut beretika atau tidak, namun lebih kepada usaha yang dilakukan, isu yang dibawa, dan sasaran dari kritik tersebut. Sesosok Zaadit, di depan mata presiden memberi simbolisasi kritikan dalam acara formal yang bahkan demo – demo besar di depan istana yang masif pun belum tentu dihampiri oleh Presiden.

Zaadit Ditunggangi Politik?

Sebagai gambaran, ada analogi yang bisa menjelaskan ini. Jika kita menyalonkan diri sebagai kepala desa dengan beberapa lawan tanding yang juga tidak bisa dianggap remeh. Namun dalam prosesnya, preman – preman yang meresahkan warga desa ternyata mendukung kita menjadi kepala desa tanpa tedeng aling – aling. Tentu kita tidak bisa serta merta menolaknya, kita tidak bisa mendatangi mereka dan mengatakan “jangan dukung saya, suara anda hanya akan menghalangi saya menjadi kepala desa” padahal pilihan preman – preman tersebut adalah pilihan dari hati nurani mereka.

Sama halnya dengan Zaadit, dirinya tidak bisa memilih siapa – siapa yang mendukung aksinya dan tahu maksud ataupun tujuan mendukung aksinya. Terlepas apakah aksi tersebut digunakan sebagai senjata politik oleh lawan politik dari Jokowi, tentu hal tersebut perlu klarifikasi dari berbagai pihak. Dari pihak BEM UI pun telah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang telah mereka lakukan telah dipersiapkan dan tanpa kepentingan politik praktis.

Jangan menjadi pribadi yang spekulatif. Yang jelas, spekulasi tanpa dasar hanya akan menumpulkan nalar kritis kita.

Upaya Penumpulan Nalar Kritis Mahasiswa Oleh Pemerintah

Seperti yang telah kita ketahui, mahasiswa telah ikut dalam berbagai proses – proses menuju negara yang sesuai dengan cita – cita Pancasila. Telah banyak tokoh – tokoh yang didepak dari kursinya yang dianggap tidak lagi memiliki kapasitas untuk menjabat. Akibat dari inilah kemungkinan ada upaya pemerintah untuk lebih mewaspadai pergerakan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Kebijakan – kebijakan perguruan tinggi pun dibuat untuk menghambat nalar kritis mahasiswa, seperti pembatasan masa kuliah sampai 4 tahun, membengkaknya UKT (yang konon katanya untuk efisiensi pemerataan pendidikan tinggi) sampai tugas – tugas kuliah yang datang bertubi – tubi.

Kebijakan tersebut secara tidak langsung menumpuli nalar kritis mahasiswa. Kita “dipaksa” untuk tidak lagi memikirkan negara, tanggungan – tanggungan kuliah menumpuk, merampas waktu untuk selalu dikebut dan dikebut. Beruntung, masih banyak mahasiswa yang berjuang menyampaikan suara rakyat. Rekan – rekan mahasiswa berjuang untuk mengkritik pemerintah melalui beragam cara dari berbagai forum, meskipun mereka menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan akademis bisa saja mereka dapatkan.

Diakhir paragraf ini, seyogianya kita dapat menilai sebuah aksi ataupun langkah dari berbagai sisi. Berhentilah untuk selalu menyalahkan apa yang dilakukan rekan – rekan yang pada hakekatnya melawan sebuah hal yang sama dengan kita. Meskipun demikian, menyetujui atupun mendukung bukan berarti dapat diartikan menjadi bagian dari sebuah golongan. Saya buka pro BEM UI, saya bukan pro Jokowi, saya mahasiswa merdeka. Rahayu.

Sikap Terhadap Masalah Kemanusiaan dan Rakyat Kulon Progo


Karya Ivana Kurniawati

Setiap manusia tentu memiliki pandangan yang berbeda terhadap sebuah permasalahan yang tengah terjadi. Masing – masing individu memiliki alasan yang mungkin saja bisa dirasionalkan dalam memutuskan berada pada sisi mana dirinya berdiri dalam sebuah permasalahan, apakah pro atau kontra tentunya hal tersebut merupakan hak paling pribadi dalam diri masing – masing.

Memasuki awal tahun 2018 beberapa polemik yang tengah terjadi disekitar masih belum usai. Palestina dengan intifadah rakyatnya yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya melawan pernyataan Trump yang mengakui bahwa ibukota Israel tak lagi berada pada Tel Aviv namun berpindah ke Jerussalem, rakyat Rohingya yang sampai saat ini masih terkatung – katung mencari suaka pada negara – negara terdekat, perlawanan rakyat Kendeng terhadap dominasi pabrik semen yang konon didukung pemerintah demi pembangunan dan perjuangan rakyat Kulon Progo melawan aparat dan angkasa pura dalam upaya pembangunan New Yogya International Aiport (NYIA). Setiap individu bebas dalam memberikan pendapat dan dukungannya terhadap beberapa masalah kemanusiaan yang saya sebutkan diatas. Termasuk saya sendiri.

Tidak ada kesejahteraan dalam sebuah penjajahan. Hampir semua permasalahan yang tengah dihadapi berasal dari sumber ingin menguasai satu sama lain. Setiap masnusia ingin menjadi lebih tinggi dan menguasai harta dan sumberdaya yang ada. Lalu masalah yang mana yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Beberapa waktu lalu saya berdebat santai dengan salah satu kawan saya.

“palestina tambah membara yo? Koe opo ngikuti beritae?” (palestina semakin panas ya, kamu apa mengikuti kabarnya)

“ngikuti sithik”(mengikuti beberapa)

“loh kok sithik, iku saudara seiman lo, awak dhewe wajib ngewangi, utowo turut berduka” (kok cuman sedikit, mereka saudara seiman, kita wajib membantu atau paking tidak berduka”

Ya, saya tahu mereka sudara seiman dan perjuangan mereka mempertahankan tanah mereka dari penjajahan kaum zionis. Akan tetapi terkadang kita lupa satu hal, yakni tanah air kita sendiri. Tanpa menganggap kasus internasional lainnya sepele, saya justru lebih berempati dengan perjuangan saudara setanah air kita dalam melawan para tuan tanah dan aparat yang secara membabibuta menggusur (mereka lebih memilih menggunakan kata “menata”) demi pemerataan pembangunan. Dalam hal ini adalah perjuangan rakyat kuloprogo dan kendeng. Mengapa begitu? Jika boleh meminjam perkataan dari Gusmus kita ini lahir di Indonesia dan akan dikebumikan di Indonesia, untuk itu jika kita melihat penindasan pada tanah kita, kita harus melawan.

Perjuangan Rakyat Kulon Progo Melawan Angkasapura

Kehidupan di Kulon Progo mulai terusik dengan ditandatanganinya rencana pembangunan NYIA oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, pihak swasta dan PT Angkasa Pura I pada tanggal 25 Januari 2011. Proyek tersebut tergabung dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Dibawah kepimpinan Jokowi pasca terpilihnya beliau menjadi presiden, proyek tersebut berubah menjadi program rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan total nilai investasi menurut center of aviation kurang lebih $500 juta. Dengan dibangunnya bandara megah tersebut kemudian pembangunan akan merembet menjadi pembangunan kota bandara (aero city) yang tentunya lahan yang dibutuhkan akan semakin luas. Hal ini dibenarkan pada pernyataan dirut PT Angkasa Pura II pada 2014, kedepannya pembangunan dan pembangunan bandara di Indonesia akan diarahkan untuk menjadi kota bandara dan aerotropolis.

Setidaknya lahan yang dibutuhkan dalam mega proyek tersebut membutuhkan lahan seluas 637 hektar, jika dilakukan perluasan untuk menjadi kota bandara maka akan bertambah menjadi 2000 hektar. Wilayah yang dipatok menjadi bandara terdapat 6 desa dimana total populasi manusia disana mencapai 11.501 jiwa yang hidup dari mata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh. Didalamnya juga terdapat 300 hektar lahan pertanian baik itu kering (tegalan) maupun basah (sawah). Jika lahan pertanian tersebut direnggut maka negara akan kehilangan produksi gambas sebanyak 60 ton/hektar/tahun, melon 180 ton/hektar/tahun, semangka 90 ton/hektar/tahun, terong 90 ton/hektar/tahun dan cabai 30 ton/hektar/tahun, angka – angka tersebut belum termasuk puluhan ribu pekerja pertanian yang pada akhirnya menganggur oleh akibat berhentinya kegiatan bercocok tanam yang kian kondusif semanjak 35 tahun yang lalu.

Semenjak isu bandara dihembuskan, tatanan sosial dalam masyarakat Kulon Progo rusak. Konflik horizontal praktis terjadi dalam masyarakat. Kondisi dalam masyarakat terbelah menjadi 2 bagian, masyarakat yang bersikeras menolak ganti rugi dari AP I dan masyarakat yang menerima relokasi danganti rugi. Masyarakat yang menolak adalah masyarakat yang berusaha tanah leuhurnya juga sekaligus sebagai mata pencaharian dan sumber penghidpan bagi anak cucu mereka. Bagi mereka ganti rugi adalah sementara lalu pekerjaan yang layak belum tentu mereka dapatkan, sedangkan dengan bertani yang sudah dijalani puluhan tahun telah mencukupi kebutuhan mereka walaupun secara sederhana.

Selain masalah agraria dan sosial diatas ada pelanggaran hukum yang terjadi. Izin penetapan lokasi (IPL) diterbitkan secara sepihak tanpa memetingkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Padahal dalam mekanismenya, dalam melaksanakan IPL izin amdal harus didapatkan. Selain itu pembangunan NYIA juga menyalahi peraturan tata ruang wilayah yang diterbitkan oleh presiden pada tahun 2012 yang kurang lebih isinya adalah mengintegrasikan 2 bandara yakni Adi Sucipto dan Adi Sumarmo agar lebih optimal. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya pembangunan bandara baru. Politik istimewa Yogykarta juga turut menghalalkan pendirian bandara. Lahirnya kembali undang undang keistimewaan Yogyakarta memicu munculnya kembali sultan ground dan pakualaman ground yang oleh negara sudah dihapuskan.

Kini, rakyat yang masih bertahan diatas tanahnya tetap melawan alat berat dan aparat yang berusaha mengambil tanah mereka. Tanah yang mereka miliki tidak pernah dijual kepada pihak yang ingin menguasai dan menjadikannya sebagai bandara.

Alasan Sederhana Mendukung Rakyat Kulon Progo

Bagi saya, tidak perlu membaca buku – buku tentang kelas sosial untuk melihat bagaimana penjajahan yang tengah terjadi dan yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Negara Indonesia adalah negara dengan iklim tropis dan berada di tengah garis khatulistiwa sekaligus memiliki garis pantai yang cukup panjang. Jika dipikir dengan akal sehat seharusnya tonggak perekonomian haruslah bertumpu pada sektor agraria dan kelautan. Petani yang sudah kian lama termajinalkan pada hakekatnya adalah ujung tombak dari mengepulnya asap di dapur. Hasil pertanian mereka tak lagi cukup mengakomodir kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sampai pemerintah kemudian mengekspor beras dan bahan yang lain. Lahan yang ada kian terkikis demi pembangunan. Stereotip macam ini yang perlu dilawan bahwa pemerataan pembangunan tidak semata hanya dengan menggusur lahan rakyat (apalagi lahan pertanian).

Dominasi pemerintah atas nama pembangunan juga harus dipatahkan. Apa guna pembangunan yang signifikan tapi berbanding dengan kemakmuran rakyat. Pembangunan yang katanya memperhatikan kesejahteraan rakyat hanya akan menguntungkan para pebisnis dan investor yang telah lama mengintai sumberdaya yang ada. Pembangunan yang berjalan tak jarang juga menyalahi prosedur hukum. Perundangan dan pertauran yang berlaku dengan mudahnya dilanggar atau bahkan diubah demi kelancarannya. Yang harus disadari adalah besarnya nilai investasi tak cukup mampu untuk menyelamatkan sebuah kedaulatan negara.

Apa yang dilakukan rakyat kulonprogo yang hingga kini masih bertahan bersama para relawan tidaklah hanya untuk mengamankan aset pribadi namun untuk kepentingan negara secara umum dan Yogyakarta secara khusus. Sumber daya alam yang ada harus dipertahankan, apalagi lahan seperti di kulonprogo makin sempit di pulau jawa. Penguasa dan para tuan tanah tidak akan berhenti menjarah jika ini terus dibiarkan.

Secara kongkret, pembangunan sah – sah saja selama rakyat benar – benar membutuhkan pembangunan tersebut, bukan untuk pengusaha dan investor. Kami bersamamu, Kulon Progo.

Akhir

Saya tidak memaksa orang untuk mendukung sebuah konflik apapun, karena setiap orang memiliki pertimbangan masing – masing. Tentunya banyak juga yang mendukung terbangunnya mega bandara di Yogyakarta dan saya menghormati itu. Tulisan ini adalah sebagai pertimbangan anda dalam menilai apakah keberpihakan memang perlu dalam melihat sebuah permasalahan.

Dosen adalah dewa dan mahasiswa adalah kerbau


Pertengahan tahun ini saya masih aktif berkuliah. Masih ada sekitar 4 mata kuliah yang ternyata belum diambil, maka di semester ganjil ini saya memilih 2 mata kuliah yang tersedia. Saya pikir kehidupan fakultas akan berubah ketika mahasiswa baru 2017 hadir meramaikan gedung di pojok kampus UM. Ternyata tidak, suasana masih sama seperti yang pernah tertulis di blog ini, masih penuh dengan ketidakpedulian, individualis  dan (sebagian) dosen – dosen yang seperti enggan untuk mengajar.

Mahasiswa baru tak begitu mencolok di selasar fakultas. Generasi milenial memang terlihat sama satu dengan yang lain, pakaian kekinian, gawai yang tak bisa jauh dari tangan dan tentunya bergerombol bila kemana – mana (khas mahasiswa baru). Jika dibandingkan dengan kakak tingkatnya hampir tak ada bedanya. Perkuliahan kali ini saya masuk pada kelas dari angkatan 2015, angkatan yang sudah tak tersentuh kegiatan pengenalan jurusan yang “relevan”. Kegiatan di kelas yang saling mengisi waktunya sendiri, bermain game dan sibuk dengan gawainya masing – masing, sampai pada akhirnya dosen pun datang. Seorang dosen muda yang diberi tanggungjawab mata kuliah yang bagi saya cukup berpengaruh pada skripsi pada semester akhir.

Saya teringat celetukan kawan saya, “tambah dhuwur gelar dosen iku wonge tambah woles, ra eneh2. bedo karo dosen nom2, kemelinthi” (tambah tinggi gelar dosen biasanya tambah santai beliau, beda sama dosen muda yang sok). Kemungkinan anggapan itu ada benarnya. Sebenarnya sudah banyak omongan miring terhadap dosen ini, beberapa mahasiswa yang sudah pernah diampunya merasa tidak mendapatkan ilmu dengan semestinya. Benar saja, hingga pekan UTS dosen ini hanya beberapa kali muncul di depan kelas, itupun dengan suara yang agak pelan (saya yang duduk di belakang masih bisa menangkapnya) beliau menjelaskan beberapa teori dari beberapa pakar diselingi dengan selentingan miring kalau kami harus bisa memahaminya. Dari sini saya paham, mengapa mayoritas mahasiswa lebih memilih dosen yang jauh lebih killer daripada beliau.

Ada beberapa kemungkinan mengapa beberapa dosen muda berlaku seperti ini. Kemungkinan yang pertama, gaji yang tak cukup untuk mencukupi berbagai kebutuhannya. Saya pernah dengar sebuah omongan (namun saya tak berani mengkalim kebenarannya) bahwa dosen muda statusnya adalah kontrak, tak resmi PNS (kampus saya PTN). Hal ini menyebabkan semangat yang dimiliki kemungkinan berkurang, hmm ya berkurang. Kemungkinan kedua adalah menurunnya kualitas para dosen. Ada perasaan bangga menjadi dosen yang sebelumnya hanya menjadi asisten dosen yang kemudian kekuasaan untuk menindas dan bertindak semuanya. Mereka lupa dulu juga pernah menjadi mahasiswa. Sekali lagi, ini semua hanya mungkin.

Lalu bagaimana dengan nasib mahasiswa? Saya pikir mereka akan protes dengan keadaan mereka sekarang. Mereka tidak mendapat hak mereka selaku mahasiswa untuk mendapat pendidikan dengan layak. Tapi ternyata tidak, mereka justru senang karena perkuliahan berlangsung dengan santai. Mereka tidak menyadari bahwa mata kuliah mereka merupakan mata kuliah yang penting bagi tugas akhir mereka. Saya sendiri berada pada posisi yang “nanggung” bersama mahasiswa basi yang kebetulan mengulang. Niatnya mau serius, namun beginilah yang terjadi. Protes pun kami juga menjadi minoritas. Terlihat pasrah memang, namun memang begini sebagian dosen berpandangan miring terhadap kami. Salah satu cara melakukan perlawanan adalah dengan tulisan ini.

Saya begitu miris melihat fenomena tersebut seperti lumrah terjadi. Mahasiswa tak lagi peduli dengan kondisi yang jelas tidak sehat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bayar mahal untuk ini. Beberapa minggu lalu (setelah enam tahun dikerjakan) gedung rektorat telah diresmikan. Sebagian menganggap gedung tersebut menjadi sebuah kebanggan. UKT mereka berhasil membuat gedung megah, dosen dan staf pun menjadi bersemangat untuk absen. Namun kemegahan tersebut sama sekali tidak berpengaruh di gedung kami, semua tetap dengan rutinitas yang ada. Bagi saya gedung rektorat tersebut tak ada spesialnya, tetap tidak mengubah itikad para dosen “nanggung” tersebut untuk mendidik mahasiswa dengan baik.

Sebagai mahasiswa yang uktnya menembuh diatas tiga juta mereka seharusnya menyadari bahwa mereka menghadapi keadaan yang tidak baik – baik saja. Apa yang mereka dapatkan tidak seseuai dengan semestinya. Agitasi akan tetap berlanjut kepada mereka yang sadar bahwa fakultas sedang bopeng.

 

Mahasiswa Dalam Pusaran Idealisme


2017 Indonesia dilanda badai integritas yang cukup dahsyat. Isu yang dilempar pada berbagai media membuat sebagian rakyat terpolarisasi pada dua kubu yang saling memusuhi. Hal ini merupakan sebuah ancaman yang mana lambat laun akan mengikis persatuan yang telah lama dibangun oleh pejuang – pejuang yang telah gugur. Selain itu banyak kebijakan dari pemerintah yang dinilai “pincang” dan memberatkan bagi rakyat, dalam bidang pendidikan salah satunya. Tulisan sebelumnya menyoroti bagaimana kebijakan pada pendidikan tinggi yang membuat mahasiswa tidak berkembang. Tentunya kebijakan tersebut sangat berdampak pada output mahasiswa yang notabene menjadi salah satu pelaku untuk mengkritik sistem dalam negara ini.

Sebagai seorang mahasiswa, peran dari anda sangat diperlukan untuk mengatasi polemik yang ada saat ini. Mahasiswa sebagai katalisator antara rakyat dan pemerintah harus mewujudkan kestabilan sosial dan pembentuk sudut pandang baru dalam kehidupan bermasyarakat untuk negara yang lebih baik. Namun muncul pertanyaan, apakah kehidupan dalam internal kemahasiswaan sudah sepenuhnya kondusif untuk menciptakan kehidupan bermsasyarakat yang diidamkan? Apakah hubungan mahasiswa dengan kampusnya sudah dalam keadaan “baik – baik saja” sehingga dapat membahas tentang politik Negara? Apakah mahasiswanya sendiri telah cukup mampu untuk memikirkan itu? Disini kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana kondisi mahasiswa sekarang, paling tidak mahasiswa dalam fakultas anda sendiri.

Sebenarnya tulisan ini untuk menjawab kritikan dari tulisan sebelumnya dengan tajuk “Mahasiswa, Buruh Institusi Pendidikan”. Seperti yang telah diutarakan pada tulisan sebelumnya, mahasiswa kini (kebetulan dalam fakultas saya) telah terjebak dalam rutinitas yang diciptakan oleh para birokrat kampus. Mereka sibuk dengan tugas yang tiada henti, sibuk dengan segala presentasi tanpa (sebagian) kehadiran dosen dan di sisi lain mereka dibebankan pada biaya perkuliahan yang terlampau tinggi sekaligus batasan waktu untuk kuliah sehingga mereka tidak sempat untuk “menikmati kehidupan mahasiswa sebenarnya”. Selain itu ormawa yang ada di tubuh mahasiswa telah mengalami “pergeseran” fungsi dari yang seharusnya menjadi ujung tombak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi pada birokrat kampus menjadi alat promosi fakultas masing – masing. Bukan maksud untuk menyalahkan salah satu pihak, akan tetapi tolong sadarlah untuk mengevaluasi diri masing – masing. Jangan sampai kita terjebak dalam konflik horisontal.

Adalah salah besar ketika anda menganggap tulisan sebelumnya sebagai bentuk untuk sekedar mengkritik tanpa turun langsung. Justru dalam tulisanlah bentuk manifestasi dalam “turun langsung” versi saya. Dengan tulisan, anda dan kawan – kawan yang lain akan membaca kegelisahan yang sedang terjadi. Dengan tulisan, agitasi yang diciptakan untuk menyuarakan kegelisahan akan tersebar luas. Pun juga pada akhirnya memicu munculnya pertanyaan – pertanyaan dan kritikan sebagai justifikasi atau bahkan pembelaan dari mereka yang tidak setuju pada tulisan sebelumnya. Kurangnya wadah yang diciptakan oleh organisasi yang bertanggungjawab untuk hal ini bisa jadi faktor yang memicu mengapa tulisan ini dan sebelumnya terbit dalam blog. Selain itu, apakah komunikasi sehari – hari terkait dengan masalah keseharian mahasiswa apakah dijalankan?

Disini peran ormawa seperti BEM maupun senat mahasiswa sangat perlu ditingkatkan.  Kajian strategis yang ditawarkan pada salah satu penanggap tulisan sebelumnya dirasa sangat masuk akal untuk diaplikasikan. Nantinya kajian itu berguna untuk menyerap apa saja yang menjadi kegelisahan yang selama ini dirasakan dalam mahasiswa itu sendiri. Tentunya sebelum itu perlu adanya penyadaran bahwa sebenarnya mahasiswa sekalian tidak dalam keadaaan baik – baik saja.

Dalam momentum mahasiswa baru yang akan hadir dalam waktu dekat seyogianya menjadi patokan agar warga yang baru yang akan hadir menjadi mahasiswa yang kritis dan peka pada keresahan yang terjadi pada fakultasnya (kemudian disusul kepekaan pada polemik yang terjadi pada negara ini). Sebuah harapan sederhana untuk kehidupan mahasiswa yang lebih baik.

Mahasiswa, Buruh Institusi Pendidikan


koleksi instagram arbain rambey

(Tulisan opini ini bertujuan untuk mengagitasi mahasiswa bahwa sebenarnya ada kegelisahan dalam kehidupan kampus)

Sebelumnya saya mau mengucapakan selamat hari buruh internasional untuk para buruh, karyawan, pekerja, pekarya atau apapun sebutannya. Dan tak lupa selamat hari pendidikan nasional untuk masyarakat Indonesia, untuk tenaga pendidik baik di kota maupun di pelosok nusantara.

Tulisan ini saya dedikasikan untuk kampus terutama warga fakultas saya yang kondisinya kian ironi menurut pandangan pribadi. Jika menilik dari judul yang saya buat, saya bermaksud mengupas bagaimana mahasiswa yang seharusnya menjadi pelopor pemikiran kritis untuk masyarakat dan pemerintah justru menjadi buruh dalam kampus sendiri. Tanpa maksud merendahkan buruh, bagi saya buruh adalah kaum proletar yang menyumbang banyak aspek untuk negara. Namun, apakah mahasiswa telah tepat jika dirinya mem”buruh”kan diri kepada almamaternya?

Jika kita menyadari sejarah awal mula munculnya mahasiswa telah terjadi pada zaman kolonial. Kita harus berterima kasih kepada penjajah berkat politik balas budinya, sehingga masyarakat pribumi bisa menikmati salah satu “kemewahan” saat itu. Para kaum terpelajar itu kemudian menyadari mereka harus berbuat sesuatu itu negaranya yang pada akhirnya muncullah pergerakan – pergerakan yang dipelopori oleh Boedi Oetomo yang didirikan oleh dr. Soetomo. Pergerakan lainnya pun kemudian bermunculan, ideologi – ideologi dari luar negeri juga ikut mempengaruhi para pergerakan ini sampai pada akhirnya muncul tokoh – tokoh dari pemuda terpelajar yang bepikiran kritis dan berani untuk mempelopori rumusan cikal bakal berdirinya sebuah negara. Pasca kemerdekaan lagi – lagi mahasiswa menciptakan common enemynya yaitu pemerintah. Melalui TRITURA mahasiswa dari berbagai aliansi menuntut terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pemerintahan yang sehat terbebas dari “memperkaya diri” dan PKI. Rekan – rekan yang membaca ini seyogianya membaca tulisan Soe Hok Gie yang terangkum dalam buku yang bertajuk Zaman Peralihan. Ketika orde baru berjalan, sebagian mahasiswa yang berjasa menggulingkan orde lama diberikan jatah kursi di legislatif oleh rezim. Polemikpun muncul (dan saya perlu menegaskan ini agar menjadi renungan untuk rekan – rekan sekalian) sebagian mahasiswa berpendapat untuk menciptakan pemerintahan yang sehat, adil dan mensejahterakan sudah tentu perlu turun langsung menjadi pemerintah itu sendiri, sebagian lain berpendapat tugas paling dasar sebagai mahasiswa adalah belajar dan menciptakan sebuah gagasan dan produk untuk negara namun tetap mempertahankan kekritisan sebagai stabilisator antara masyarakat dan pemerintah. Kelompok ini kemudian kembali ke kampusnya masing – masing untuk menempuh ilmu setelah orde lama berhasil ditumbangkan. Kalian lebih pilih mana seandainya kalian berada pada dua pilihan tersebut? Tahun 1998 mahasiswa kembali turun ke jalan untuk kembali menggulingkan rezim “jagal” yang berisi para pasukan doreng dan rekan – rekannya sendiri. Berbagai aliansi dari penjuru negeri berkumpul di Jakarta dan sejarah kembali tercipta, orde baru runtuh! reformasi tercipta meskipun banyak korban berjatuhan dari kalangan mahasiswa. Sudah menjadi kewajiban bagi kita bangsa mahasiswa untuk mengenang 13 kakak kita yang menjadi korban kedzaliman rezim “jagal” tersebut.

Lalu apa yang dirasakan mahasiswa kini. Para generasi milenial yang mengenakan jaket almamater apakah masih melanjutkan tradisi untuk ikut andil menciptakan stabilitas nasional? apakah karena kini sudah tidak ada lagi common enemy yang perlu dihantam? saya rasa tidak, jawaban ini melihat dari kondisi fakultas yang makin hari makin miris. Tentu tidak serta merta mereka bisa disalahkan seluruhnya, banyak faktor yang membuat rekan – rekan menjadi seperti itu. Sebelum saya meneruskan, tradisi yang saya maksud bukan hanya untuk turun ke jalan dan menghantam tirani, jauh lebih luas daripada itu tergantung konteks dan zamannya. Beberapa hal mengapa rekan – rekan menjadi seperti ini adalah banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya menjadi beban untuk masyarakat, seperti komersialisasi pendidikan. Undang – undang kita telah mengalami beberapa amandemen dan hasil gubahan tersebut sedikit banyak telah menyimpang dari UUD asli dan pancasila termasuk yang mengatur tenang pendidikan. UUD 1945 pasal 33 ayat 2 berbunyi “cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (termasuk pendidikan) dikuasai oleh negara” kemudian dilanjutkan “dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut dengan jelas mengatakan sumber ekonomi Indonesia haruslah beradasarkan keadilan, terutama pendidikan. Namun amandemen tahun 2002 pasal 33 ayat 4 mengatakan sumber ekonomi penting tersebut dijalankan berdasarkan “efisiensi” berkeadilan. Kata “efisiensi” itulah yang membuat ketidak adilan muncul dalam pendidikan seolah segala sesuatu berdasarkan pada efisiensi. Alih – alih pasal tersebut digunakan sebagai pemerataan pendidikan di seluruh pelosok nusantra, justru malah membuat biaya pendidikan terlampau tinggi. Berapa biaya kuliah rekan – rekan selama 1 semester? beruntunglah bila kalian mendapatkan beasiswa, namun bagaimana yang tidak? Jika dikaitkan dengan pendapatan rata – rata masyarakat Indonesia, apakah masyarakat mampu untuk membayar biaya kuliah anaknya persemester yang menyentuh angka 7 juta rupiah persemester? (saya tidak berbicara tentang orang – orang yang mempunyai banyak uang)

Paradigma masyarakat dewasa ini masih menganggap taraf derajat keluarga bisa terangkat dari jenjang pendidikan. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan harapan bisa menjadi orang sukses dan bekerja yang layak, namun apakah hal itu benar – benar terjadi? Saya sendiri menaruh banyak harapan ketika pertama kali merasakan atmosfer perkuliahan, namun apa yang terjadi selama 6 tahun kuliah ini? saya menyadari saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan. Jika kita melihat fenomena peluang lowongan pekerjaan saat ini, berapa jumlah sarjana yang sedang menganggur? berapa jumlah sarjana yang bekerja namun tidak sesuai dengan fokus studinya? kemudian para sarjana mengatakan “daripada ndak dapat pekerjaan mas, rugi orang tua membayar kuliah kami”.  Para sarjana (yang untungnya) menjalani perkuliahan dengan kegiatan – kegiatan kritis dihadapkan pada dua pilihan, mempertahankan idealis atau berdamai dengan kenyataan.

Kembali pada mahasiswa, selain biaya perkuliahan yang tinggi sehingga rekan – rekan harus belajar dengan sungguh – sungguh untuk mengembalikan modal pendidikan kemudian selanjutnya bersaing pada lowongan pekerjaan sebenarnya ada masalah lain yaitu adalah kebijakan kampus. Sebagian kampus mengeluarkan kebijakan tentang batasan untuk menempuh kuliah, jika rekan – rekan menempuh kuliah melebihi batas waktu yang telah ditetukan oleh pihak kampus maka rekan – rekan harus angkat kaki dari kampus dan mencari kampus lain yang menerima. Kebjikakan ini sangatlah tidak berpihak pada mahasiswa. Selain harus membayar biaya pendidikan yang ekstrim, mahasiswa masih dibebani oleh tuntutan untuk menyelesaikan kontrak kuliahnya dengan waktu tertentu. apakah hal tersebut fair? tentu tidak bung.

Kampus juga memiliki aturan yang mengatur mahasiswa untuk berorganisasi seperti adanya BEM, dewan perwakilan mahasiswa, UKM dan himpunan – himpunan yang ada dalam jurusan. Organisasi yang saya sebutkan menjadi denyut nadi mahasiswa. Ormawa tersebut menjadi ujung tombak mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, bahkan sejarah mencatat ormawa juga menjadi alat untuk menghantam tirani pemerintahan. Alih – alih berfungsi seperti yang sebutkan, ormawa saat ini justru menjadi alat promosi kampus. BEM dan kroninya sibuk dengan acara hura – hura  yang menaikkan gengsi fakultasnya, sibuk dalam acara forum antar fakultas sejenis dan saling menunjukkan bahwa fakultasnyalah yang terbaik. Mahasiswa yang menjabat dalam ormawa dengan bangganya menganggungkan strata mereka, mereka yang lebih dekat dengan dekanat dan rektorat merasa lebih terhormat dari yang lain. Namun tidakkah rekan – rekan menyadari bahwa status anda membuat anda menjadi buruh dalam institusi pendidikan anda? Anda sibuk dengan hingar bingar untuk memajukan fakultas dengan mengorbankan waktu anda dan jerih payah anda dibayar dengan embel – embel “pernah menjabat sebagai…..” dalam portofolio anda. Rekan – rekan yang tergabung dalam ormawa saya ingat kembali, tugas anda adalah mengawal dan menyampaikan aspirasi rekan – rekan mahasiswa anda.  Yang menjadi korban adalah para mahasiswa yang tidak tergabung dalam ormawa, mereka tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah korban tersebut menyadari bahwa mereka menjadi korban? jawabannya adalah tidak. “Boro – boro mas ngurusi ini itu, tugas kuliah kami sudah menguras pikiran” ucap adik tingkat saya.

Beberapa hal yang telah saya jelaskan inilah yang menjadi faktor terciptanya mahasiswa apatis di fakultas. Mahasiswa sibuk bersolek dan menunggangi kendaraan keluaran terbaru kemudian mencari pasangan, padahal sebagian dari mereka masih menggunakan uang keluarga. Mahasiswa sibuk dengan tugas kuliah berbatas waktu dan lupa akan label mereka menjadi seorang “mahasiswa”.Jika dibiarkan berlarut – larut tentu hal ini bisa mengancam stabilitas negara. Negara ini akan kehilangan para intelektual kritis dalam menanggapi berbagai polemik yang ada, dan rekan – rekan juga akan menghadapi masalah yang sama dengan kakak – kakak yang terlebih dahulu telah lulus yakni menganggur dan berdamai dengan kenyataan. Dalam tulisan ini saya tidak menyuruh rekan – rekan untuk turun ke jalan dan menggedor politik seperti mahasiswa di Sulawesi. Bukan pula menyuruh anda untuk berafilisasi dengan kepentingan politik seperti gabungan ormawa di Jakarta saat ini. Namun yang saya perlu tekankan, apakah rekan – rekan rela menjadi mesin uang untuk pendidikan tinggi? apakah rekan – rekan rela menjadi buruh dalam institusi pendidikan? atau rekan – rekan kemudian menyadari bahwa masih banyak kegelisahan yang sebenarnya kita rasakan dan berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga. Jadilah mahasiswa yang progresif !

Jika tulisan ini bermanfaat menurut anda, sebarkan pada tiga rekan mahasiswa yang anda sayangi.

Hidup Mahasiswa !

Kami Juga Mau Jadi Reforman


Udud dulu sam, selo (koleksi instagram om Arbain Rambey)

Wahai kalian yang rindu kemenangan

Wahai kalian yang turun ke jalan

Demi mempersembahkan jiwa dan raga

Untuk negeri tercinta

Barangkali itu cuplikan mars mahasiswa yang masih saya ingat di kepala. Enam tahun lalu kala masih bergelar maba kakak-kakak senior dengan semangatnya mengenalkan mars ini kepada kami. Mars tersebut lebih terkesan doktrinasi, saya pun dengan bangganya sering nyanyi mars itu setiap mandi kala itu. Itu enam tahun lalu ya, saat ospek masih agak otoriter di kampus kami, kalau sekarang saya ragu sama angkatan 2013 ke atas, tahu atau tidak sama mars tersebut. Konon katanya mars tersebut lahir bersama aksi massa tahun 98 yang menuntut lengsernya Smilling General yang berkuasa selama 30 tahun lebih. Aksi tersebut tidak berlangsung sekejap, sekejap aksi sekejap dituruti. Aksi tersebut berlangsung lebih dari setahun dengan mengorbankan dari berbagai aspek. Kakak-kakak kami rela mengorbankan segalanya untuk menjalankan aksi tersebut, mereka rela bertaruh nyawa demi aksi tersebut.  Tiga belas dari mereka hilang sampai sekarang, entah mereka tiada atau mereka diculik belum ada yang tahu. Wallahualam.

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini perlu saya ingatkan bahwa ini tulisan opini bebas dan cenderung berkelakar. Mengingat sekarang lagi usum tuntut-menuntut, lagi usum mengkafirken. Sumpah demi Tuhan, saya ini ndak kafir meskipun sembahyang masih bolong-bolong. Jadi jangan diambil hati kalau ndak setuju, cukup tulis komen mesra saja dibawah.

Seminggu lalu ada gelaran aksi kembali oleh massa yang mengatasnamakan  BEM seluruh Indonesia. Adik-adik eksekutif (barangkali sudah cukuplah saya 6tahun di kampus untuk memanggil mereka adik)  turun kejalan untuk menuntut pemerintah atas naiknya kebutuhan pokok masyarakat (STNK masuk kebutuhan pokok?). Media menyebutkan bahwa aksi tersebut bakal seperti aksi menuntut reformasi di tahun 98 lalu. Lah? Lakok bisa gitu ya? Saya pikir aksi yang terdahulu memang sangat beralasan. Siapa yang ndak risih dengan rezim yang penuh dengan segala pembatasan, siapa pula yang tidak jengah dengan KKN yang seolah dilegalkan dikalangan istana. Namun sekarang apa yang dituntut sudah segawat itu tarafnya? Saya rasa tidak demikian adik-adik sekalian. Presiden kita sekarang sudah jauh berbeda dengan presiden di era tahun 90an. Berbeda pola pikirnya, berbeda kebijakannya, lebih-lebih berbeda pula latar belakang keluarganya.

“Jiancuk, arek-arek iki lapo to demo barang? Gawe jeneng sing podo pisan karo demo ne ormas unto kui. Anggetmu negoro ngurusi wong demo thok ngono? Bajiguk tenan”, ujar teman saya kapan hari di kedai kopi.

Oke, mari coba dibahasa secara elek-elekan. Demo tersebut terjadi sebagai imbas dari naiknya BBM, harga cabai, biaya STNK dan lain- lain. Tidak semua BBM yang naik, premium dan solar tidak naik, dan yang naikpun memang subsidinya sudah dicabut sebelumnya jadi harganya fluktuatif tergantung harga minyak dunia. Pertamax, pertalite dan saudara kandung lainnya memang disediakan untuk kaum-kaum yang mampu, bukan untuk masyarakat bawah. Lagipula jika keberatan silahkan saja beli premium, pemerintah lo selo.

Saya rasa di Indonesia ada 2 hal yang meskipun sudah tahu naik tapi masih saja dibeli, rokok dan Lombok! ahay! Sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasa aneh jika makanannya tak mengandung yang pedas-pedas. Jadi wajar saja jika ibu-ibu yang pergi berbelanja ke pasar sedikit cemberut karena harga cabai naik. Tapi secemberutnya ibu-ibu kita mereka masih mengusahakan cabai hadir disetiap masakannya meskipun porsinya dikurangi. Sebagai contoh ibu saya tempo hari diminta bapak saya untuk membuat sambal pada menu makan siang. Tidak berapa lama ibu saya datang sembari membawa cobek berisi sambal tomat yang bau terasinya aduhai nian. Pas si bapak mengicip sambalnya beliau pun protes kenapa sambalnya tak pedas seperti biasaya. Ibu saya pun marah-marah, masih untung ada cabainya daripada tidak pedas sama sekali. Untungnya ibu saya tak menyuruh saya demo menuntut harga cabai turun. Nah, ibu-ibu pun sepertinya paham kenapa harga cabai naik, lagipula sebelumnya beliau-beliau sudah pernah mendapat cobaan serupa dan mereka tak gentar menghadapinya. Maka lucu lah kiranya jika adik-adik ini menuntut harga salahsatu bahan pokok ini naik, lebih-lebih belakangan Lanina juga masih asik bermain di negeri ini.

Di Negara berkembang kendaraan pribadi memang sedang lagi mewabah. Jika saya bilang Indonesia ini wes nemen macete (sudah kebangetan macetnya), di luar negeri sana ada yang lebih bisa marah-marah, marah-marahnya sambil naik kendaraannya di jalanan yang macet. Memang pertumbuhan transportasi di negara berkembang sulit diatur. Di Indonesia dalam satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibuk dan dua anak bisa mempunyai sedikitnya 3 sepeda motor. Coba diitung-itung sendiri, saya tidak pandai ngitung takutnya nanti fitnah, yang jelas hasilnya buanyak banget masyarakat yang punya kendaraan tersebut. Faktanya seperti itu, lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan laju kepemilikan transporasi pribadi ini. Kalau saya jadi pemerintah ya saya mahalkan harga produknya, naikkan biaya pajak pertahunnya agar masyarakat mikir dua kali sebelum membeli. Tapi sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, mungkin saya keburu di “dor” sama separatis.

Maka sebenarnya beruntunglah kita jika yang naik  adalah biaya pembuatan STNK, toh selama lima tahun ini biaya pembuatan STNK juga belum naik (atau memang ndak bayar?). Ketimbang harga pajaknya dan produknya yang naik, terus anak cucu kita jadi tidak bisa menikmati kemacetan karena tidak sanggup beli kendaraan. Pilih mana? Om telolet om~

Bersedia, siaaap.. (koleksi instagram om Arbain Rambey)

Teruntuk adik-adik sekalian yang baik budinya, sayapun memaklumi berprasangka baik itu susah sekali. Sesusah saya rela makan nasi dan sambal lalu meninggalkan kulit ayamnya untuk dimakan di akhir, kemudian sekedipan mata zap! Kulitnya hilang! Bahkan sahabat yang berada di dekatpun rela saya gampar atas perkara ini. Tapi sesusah apapun prasangka baik harus diperjuangkan di negeri yang menjunjung tinggi nilai kemajemukan ini.  Sebagai mahasiswa eksekutif saya percaya seratus persen anda sekalian ini paham dengan struktur, strategi dan etika politik baik di kampus maupun di pemerintahan (atau salahsatunya), maka seyogyanya mbok ya dipikir dulu kalau mau aksi.

Jika adik-adik pikir aksi tersebut bakal seperti aksi kakak-kakak kita saat melengserkan orde baru, jawabannya adalah salah besar. Makin nyatalah yang ditakutkan atas perubahan ospek yang semakin tahun kehilangan militansinya, jadi berbuat aksi yang justru malah merendahkan kelasnya. Adik-adik sekalian, negeri ini sedang diuji kebhinekannya sekaligus di beberapa tempat juga sedang diuji rakyatnya, maka bijaklah dalam menentukan sikap. Jangan menghasut atau malah terhasut oleh baron berkepentingan, atau lebih baik urusi kampus sendiri lah dik, toh kampusmu juga sama bobroknya dengan negara ini kan, sepertinya kampusmu lebih membutuhkan kamu secepatnya.

Saya sendiri juga lagi pusing. Kuliah sudah hampir menuju titik akhir alhamdulilah diberi cobaan oleh Tuhan, pujasera kampus mau digusur. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Rektor sepertinya tidak berpihak pada mahasiswa luhur tingkat akhir yang hampir setiap sore menghabiskan waktunya untuk berdebat tentang jalan keluar supaya cepat lulus dari kampus. Hal-hal seperti ini yang seharusnya diperjuangkan bersama, karena tingkat urgensinya lebih tinggi. Ya benar, kalu bukan mahasiswa  kampus sendiri yang memperjuangkan mau siapa lagi. Ndak mungkin pula yang demo ormas sebelah kan? 🙂